Mencegah KKN di Perguruan Tinggi

Sejak bergulir era reformasi, pemberantasan KKN (Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme) di  Indonesia  menjadi prioritas utama bagi pemerintah dan masyarakat. Siapapun yang terpilih menjadi penguasa, pasti akan memprioritaskan persoalan ini, setidaknya dalam retorika mereka.

Lahirnya program pemberantasan KKN secara nasional  tidak lepas dari jasa kalangan perguruan tinggi (PT), khususnya mahasiswa. Mereka yang di penghujung era Orde Baru mempopulerkan tuntutan “hapuskan KKN”, baik  melalui poster, spanduk, media massa, maupun melalui teriakan di kampus, di  jalanan, bahkan di Gedung DPR/MPR RI.

Pertanyaannya,  apakah program tersebut  juga menjadi prioritas kalangan perguruan tinggi? Seharusnya perguruan tinggi tidak hanya bisa berteriak untuk orang lain, tapi juga memberi teladan.

Bukan hal baru

Persoalan KKN di PT sebenarnya bukan hal baru. Praktek seperti ini sering menjadi gunjingan rutin di kalangan dosen dan mahasiswa, meski jarang mengemuka di media massa.

Kolusi misalnya, biasanya dilakukan oleh dosen, staf/pimpinan perguruan yang bermoral rendah dengan mahasiswa pemalas yang ingin lulus dan mendapat ijazah dengan mudah. Biasanya dosen atau staf yang amoral tersebut bersedia mengatur nilai sesuai kesepakatan dengan mahasiswa. Tentu semua dilakukan dengan imbalan, biasanya berupa: fasilitas, uang, atau untuk mahasiswi ada juga ‘hutang budi dibalas bodi’.

Cerita kolusi seperti ini tentu sulit dibuktikan, tapi bisa diidentifikasi karena bisa dilihat dari beberapa indikasi. Bagi mahasiswa yang cerdas dan punya pergaulan luas tentu tidak akan sulit mencium gelagat seperti ini.

Mengenai korupsi, praktek ini jarang bisa terungkap. Persoalannya, meskipun perguruan tinggi mengelola dana publik, tapi tidak pernah melaporkan penggunaan dananya secara transparan kepada masyarakat. Ironisnya, belakangan ada kalangan organisasi mahasiswa yang juga terindikasi  korupsi karena tak kuat iman mengelola dana mahasiswa.

Korupsi di perguruan tinggi tambah marak sejak pemerintah banyak menggelontorkan dana hibah kepada berbagai perguruan tinggi. Maka tidak heran kalau sekarang banyak pengelola perguruan tinggi mulai berurusan dengan Kejaksaan dan KPK (view).

Sedangkan nepotisme paling banyak dilakukan oleh PT swasta. Hal ini bisa dilihat dari pengisian jabatan strategis, baik di yayasan maupun di perguruan. Pemberian jabatan kepada keluarga sebenarnya tidak masalah, asalkan menggunakan kriteria jelas dan transparan. Misalnya melalui fit and profer test yang melibatkan komponen civitas akademika, sehingga siapapun yang terpilih merupakan the right man/women on the right place.

Sekarang,  di era yang sangat mengagungkan keterbukaan, seyogyanya praktek KKN di PT hanya menjadi cerita masa lalu. Untuk itu, sangat  diperlukan kepeloporan mahasiswa dan civitas akademika dalam mencegah praktek tersebut terulang seperti di masa Orde Baru. Mulailah dari diri dan lingkungan sendiri  agar jangan berlaku  pepatah Betawi  tempo dulu:  “Semut di seberang lautan diteriakin sedangkan gajah di kelopak mata didiamin”.

Semoga perguruan tinggi  dapat menjadi teladan moral untuk bangsa. Amin!

Comments are closed.